Tahapan Penetapan & Pemeriksaan Berkas:

1. Penetapan Majelis Hakim: Dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah berkas dicatat dalam register induk. Pembagian perkara dilakukan secara merata dan objektif.
2. Penelitian Syarat Surat Dakwaan (Pasal 143 ayat 2 KUHAP): Sebelum sidang dibuka, Majelis Hakim mempelajari berkas untuk memastikan surat dakwaan memenuhi syarat formil dan syarat materiil:
   • Syarat Formil: Nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
   • Syarat Materiil: Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana (tempus & locus delicti), rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta keadaan yang memberatkan/meringankan. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan surat dakwaan BATAL DEMI HUKUM.
3. Asas Persidangan: Pemeriksaan perkara pidana wajib dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum (kecuali perkara asusila dan perkara anak), terdakwa wajib hadir secara fisik/langsung di persidangan, dan pemeriksaan dilakukan secara lisan.
4. Ketidakhadiran Terdakwa: Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan sah, sidang ditunda dan Hakim memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa. Jika pada panggilan kedua tetap tidak hadir tanpa alasan sah, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa pada sidang berikutnya.
5. Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP): Permohonan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan wajib diputuskan melalui musyawarah Majelis Hakim dan dituangkan dalam Penetapan Majelis Hakim.
6. Minutasi & Petikan Putusan: Segera setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan, dan Pengadilan wajib segera memberikan Petikan Putusan kepada terdakwa / penasihat hukumnya dan Penuntut Umum demi kepastian hukum eksekusi.

Berdasarkan Pasal 203 KUHAP, perkara acara singkat adalah perkara pidana kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Penggeledahan rumah, badan, atau pakaian hanya dapat dilakukan oleh Penyidik demi kepentingan penyidikan dan pembuktian tindak pidana.

• Izin Ketua Pengadilan Negeri: Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib terlebih dahulu memperoleh Surat Izin Penggeledahan Rumah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
• Penggeledahan Keadaan Mendesak: Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak di mana penyidik tidak sempat memohon izin terlebih dahulu (Pasal 34 KUHAP), penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuan resmi.
• Wilayah Hukum Lain: Apabila tempat yang digeledah berada di luar daerah hukum Pengadilan Negeri tempat perkara disidik, Ketua Pengadilan Negeri tempat objek berada memberikan izin atau mengetahui pelaksanaannya.
• Pada tindak pidana koneksitas, izin penggeledahan diberikan oleh Ketua Pengadilan di mana perkara akan diajukan.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

• Izin / Persetujuan Sita: Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada berwenang memberikan surat izin atau persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik (Pasal 38 KUHAP).
• Dalam keadaan tertangkap tangan atau mendesak, penyidik dapat menyita benda bergerak tanpa izin terlebih dahulu, dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan.
• Penyitaan dalam Sidang: Apabila dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim memandang perlu menyita barang bukti tambahan, Hakim mengeluarkan perintah penyitaan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.
• Ketentuan penyitaan dalam KUHAP berlaku pula bagi tindak pidana khusus (seperti Tipikor, Narkotika) sepanjang undang-undang khusus tidak menentukan lain.

Syarat dan Kewenangan Penahanan (Pasal 21 KUHAP):

Jangka Waktu Penahanan Menurut KUHAP:

• Pembantaran Penahanan: Jika tersangka/terdakwa sakit dan memerlukan rawat inap di rumah sakit, penahanan dibantarkan (stuiting) selama masa perawatan medis.
• Pengeluaran Demi Hukum: Apabila masa penahanan telah habis dan tidak diperpanjang secara sah oleh pejabat berwenang, tersangka/terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
• Penangguhan Penahanan (Pasal 31 KUHAP): Dapat diberikan atas permohonan tersangka/terdakwa dengan jaminan orang atau jaminan uang yang disetorkan ke Kepaniteraan Pengadilan.

Penanganan perkara pidana terhadap anak berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Diversi demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).

Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik atau Penuntut Umum), demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Proses Pemeriksaan & Putusan:

1. Diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri dibantu Panitera Pengganti.
2. Jangka Waktu Sangat Cepat: Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sidang pertama dimulai, Hakim Pra Peradilan wajib menjatuhkan putusan (Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).
3. Gugurnya Pra Peradilan: Dalam hal pokok perkara pidananya sudah mulai diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim, maka permohonan praperadilan dinyatakan gugur (Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP).
4. Upaya Hukum: Putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat dimohonkan banding maupun kasasi, kecuali putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (Pasal 83 KUHAP).