PUSAT PANDUAN PROSEDUR BERPERKARA PENGADILAN NEGERI ENREKANG
Selamat datang di portal informasi resmi tata cara dan tahapan beracara di Pengadilan Negeri Enrekang. Pelayanan peradilan kami diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara elektronik sesuai Buku Pedoman Mahkamah Agung RI (Buku II) serta Standar Pelayanan Informasi Publik Ditjen Badilum (SK KMA 2-144).
Pengadilan Negeri Enrekang Kelas II melayani dua ranah kompetensi yurisdiksi peradilan utama bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Enrekang, yaitu Perkara Perdata (penyelesaian sengketa hak perorangan/keperdataan) dan Perkara Pidana (pemeriksaan penuntutan tindak pidana demi kepastian hukum dan keadilan masyarakat). Silakan pilih kategori prosedur di bawah ini untuk mempelajari pedoman lengkapnya:
PROSEDUR BERPERKARA PERDATA
Panduan lengkap tata cara pendaftaran dan persidangan perkara perdata, meliputi sengketa kepemilikan tanah/hak, wanprestasi kontrak, perbuatan melawan hukum (PMH), permohonan penetapan pengadilan (voluntair), mediasi wajib (PERMA No. 1/2016), gugatan sederhana (small claims court), serta persidangan online mandiri melalui e-Court Mahkamah Agung RI.
PROSEDUR BERPERKARA PIDANA
Panduan terstruktur alur administrasi penanganan perkara pidana dari pelimpahan Kejaksaan Negeri Enrekang, tahapan pemeriksaan sidang perkara biasa (dakwaan, eksepsi, pembuktian, tuntutan, pledoi, vonis), tindak pidana ringan (tipiring), tilang lalu lintas (e-Tilang), peradilan pidana anak (diversi/SPPA), praperadilan, hingga layanan digital terpadu e-Berpadu.
Ikhtisar Perbandingan Karakteristik Berperkara Perdata dan Pidana
| Aspek Perbedaan | Perkara Perdata (Civil Case) | Perkara Pidana (Criminal Case) |
|---|---|---|
| Objek Sengketa | Sengketa hak dan kepentingan keperdataan antarindividu atau badan hukum privat. | Pelanggaran undang-undang hukum pidana yang merugikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat. |
| Pihak yang Berperkara | Penggugat / Pemohon melawan Tergugat / Termohon. | Penuntut Umum (Jaksa) mewakili negara melawan Terdakwa. |
| Inisiatif Perkara | Pihak yang dirugikan secara aktif mengajukan gugatan (Hakim bersifat pasif). | Negara/Aparat penegak hukum (Penyidik Polri & Jaksa Penuntut Umum). |
| Upaya Perdamaian | Wajib Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016) sebelum pemeriksaan pokok perkara. | Diversi / Keadilan Restoratif (khusus Perkara Anak / Tipiring / delik aduan tertentu). |
| Biaya Perkara | Dibebankan pada Penggugat dalam bentuk Panjar Biaya Perkara (SKUM) kecuali Prodeo. | Gratis / Tidak Dipungut Biaya (ditanggung negara; biaya perkara vonis nominal dicantumkan di putusan). |
| Sistem Elektronik | e-Court Mahkamah Agung RI (ecourt.mahkamahagung.go.id). | e-Berpadu Mahkamah Agung RI (eberpadu.mahkamahagung.go.id). |
| Bantuan Hukum Gratis | Tersedia layanan Posbakum dan Pembebasan Biaya (Prodeo) bagi masyarakat kurang mampu. | Wajib disediakan Penasihat Hukum gratis (Posbakum) bagi ancaman pidana $\ge$ 5 tahun (Pasal 56 KUHAP). |